Ppkm Diperpanjang Lagi, Ratusan Lodge Di Jawa Timur Setop Beroperasi

Written by Pojun on March 22, 2021 in LIP with no comments.

Sebab, ia mengatakan, tidak semua masyarakat mampu bertahan di tengah situasi Covid-19 seperti ini. “Jadi salah satu yang bisa diukur efektivitasnya itu adalah pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tegas itu,” katanya. Sejumlah daerah menerapkan degree PPKM berbeda sesuai dengan kategori yang diatur pemerintah.

“pada saat ini harus bertahan, seperti cari makan masyarakat menengah ke bawah harus diberikan insentif menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan harian maka bansosnya bisa dimasifkan lagi,” ungkapnya. Adapun pihaknya mendukung langkah pemerintah yaitu melanjutkan masa pemberlakuan PPKM dengan catatan pemerintah harus menekan kasus dan memberikan bagi warga terdampak. Ia mengatakan jika PPKM dapat dijalankan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri , maka hal tersebut dinilai mampu menekan angka penularan Covid-19. Sementara Juru bicara Satgas penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Reihana mengatakan, PPKM level four yang saat ini sedang dijalankan oleh Bandar Lampung dan level 3 di 14 kabupaten/kota di Lampung harus dijalankan sesuai dengan ketentuan. Petugas melakukan razia masker saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro, selama 14 hari ke depan.

Josua memprediksi penurunan IKK pada Juli terjadi karena imbas peningkatan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Jawa dan Bali. Meski demikian kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pedangan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam konferensi pers evaluasi dan penerapan PPKM, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan, sektor transportasi umum akan tetap beroperasi.

Jika sebelumnya PPKM Mikro memberlakukan 10 provinsi, kini menjadi 15 provinsi. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan PPKM Darurat atau PPKM Level 4 bakal dibuka secara bertahap apabila kasus Covid-19 bakal menurun. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah. Sebelum memutuskan perpanjangan, Jokowi mengaku mendengarkan suara-suara yang terdampak di lapangan.

PPKM kembali diperpanjang

Yang pasti pemerintah menegaskan, bahwa PPKM diperpanjang atau tidak didasarkan atas kondisi masing-masing daerah setelah 2 Agustus 2021. Kendati demikian, apabila tidak ada dukungan atau insentif sosial ekonomi kepada masyarakat, pihaknya meminta untuk tidak dipaksakan diperpanjang. Presiden pun mengimbau warga untuk terus disiplin mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Pemerintah memilih PPKM darurat agar bisa mengatasi krisis kesehatan, tetapi juga tak melupakan penanganan ekonomi. Di masa perpanjangan PPKM saat ini, pemerintah sudah mulai melonggarkan sejumlah aktivitas masyarakat.

Namun perjalanan vaksinasi ini pun diwarnai sejumlah kendala, termasuk embargo. Misalnya, warung makan yang berada di tempat terbuka boleh menerima pengunjung yang makan-minum di tempat, tetapi waktu bersantap dibatasi maksimal 20 menit. Untuk diketahui, pelaksanaan PPKM Mikro selama ini berkontribusi cukup besar terhadap penanganan pandemi Covid di Tanah Air.

Dengan demikian, PPKM Mikro kembali berlaku 23 Februari hingga 8 Maret mendatang. Jakarta, Kominfo -Setelah sebelumnya diberlakukan di 7 provinsi, pada 9 Maret lalu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Skala Mikro mulai diterapkan pada 10 provinsi. Melanjutkan tren perbaikan periode PPKM Mikro lalu, pada periode ini persentase kasus aktif menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Kemudian Kebun Binatang Ragunan, 3 hutan kota, dan 25 taman hutan kota telah diizinkan untuk buka sejak Sabtu, thirteen Maret 2021 lalu.

“Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM stage four dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu,” kata Presiden Jokowi. “Jika PPKM ini dilanjutkan maka pemerintah harus memastikan jaring pengaman sosial dalam Kong4D bentuk subsidi dan bantuan sosial yang ada itu mesti cukup dan harus didistribusikan secara merata dan tepat sasaran,” kata Saleh, Ahad, 1 Agustus 2021. Dia pun ingin agar bantuan sosial bisa diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran.

Comments are closed.